18 October 2021
3660
3660
Knowledge
LAPS SJK beroperasi sejak 1 Januari 2021 dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan dan bertujuan agar layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara independen, adil, efektif, efisien, mudah diakses serta dipercaya oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Yang termasuk dalam PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Tugas dan wewenang LAPS SJK
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, LAPS SJK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
Berbeda dengan penanganan sengketa di Pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, penanganan sengketa melalui LAPS SJK bersifat rahasia. Kriteria sengketa yang dapat ditangani LAPS SJK sebagai berikut:
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas jasa keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang mengatur bahwa Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS SJK.LAPS SJK beroperasi sejak 1 Januari 2021 dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan dan bertujuan agar layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara independen, adil, efektif, efisien, mudah diakses serta dipercaya oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Yang termasuk dalam PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Tugas dan wewenang LAPS SJK
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, LAPS SJK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
- memberikan konsultasi penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- membuat peraturan dalam rangka penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional; dan
- melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS Sektor Jasa Keuangan.
Berbeda dengan penanganan sengketa di Pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, penanganan sengketa melalui LAPS SJK bersifat rahasia. Kriteria sengketa yang dapat ditangani LAPS SJK sebagai berikut:
- Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;
- Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan
- Sengketa bersifat keperdataan.
- Sengketa lain yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter;
- Media elektronik; dan/atau
- Pemeriksaan dokumen.
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3085 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202231929 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232628 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202292456 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214361 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226121 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216054 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218508 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122397 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132619 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202125837 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111258 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218941 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127471 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216428 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153508 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186042 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133711 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125513 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202137991 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155729 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202178871 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021161648 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112170 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938212 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912851 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922750 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195635 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973537 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951368 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952645 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922605 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201944933 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911226 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145378 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923314 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195379 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201963848 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964627 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975221 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195775 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925723 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201928929 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199230 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197773 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855106 kali
Follow Us
