19 April 2021
33710
33710
Knowledge
Perbedaan paling mendasar antara Wanprestasi dan PMH adalah dasar pengaturannya, Pengaturan Wanprestasi secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang didasarkan pada adanya cedera janji dalam suatu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu:
Sedangkan pengaturan PMH secara khusus diatur dalam ketentuan 1365 KUHPer yaitu “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan pengertian tersebut dan yurisprudensi di Indonesia, PMH adalah perbuatan yang memenuhi kriteria:
Perbedaan selanjutnya antara Wanprestasi dengan PMH dapat dilihat dari sumber hukumnya, kapan timbulnya hak untuk menuntut dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
References:
Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
Dalam hal adanya suatu pelanggaran hak yang menimbulkan kerugian, seseorang, terkadang mengalami kebingungan sehubungan dengan kategori pelanggaran apa yang dialaminya antara Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), Dalam praktik peradilanpun sering kali dijumpai pencampuran antara Wanprestasi dengan PMH dalam gugatannya. Faktanya, terdapat perbedaan yang sangat mendasar (prinsipil) antara Wanprestasi dengan PMH.Perbedaan paling mendasar antara Wanprestasi dan PMH adalah dasar pengaturannya, Pengaturan Wanprestasi secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang didasarkan pada adanya cedera janji dalam suatu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu:
- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
Sedangkan pengaturan PMH secara khusus diatur dalam ketentuan 1365 KUHPer yaitu “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan pengertian tersebut dan yurisprudensi di Indonesia, PMH adalah perbuatan yang memenuhi kriteria:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Melanggar hak subjektif orang lain, atau
- Melanggar kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;
Perbedaan selanjutnya antara Wanprestasi dengan PMH dapat dilihat dari sumber hukumnya, kapan timbulnya hak untuk menuntut dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
References:
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djoko Imbawani, 2019, Hukum Perdata, Setara Press, Bandung.
- Edy Lisdiyono, 2019, Kapita Selekta Hukum Perdata, Setara Press, Bandung.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3084 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202231929 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232628 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202292456 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214361 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226121 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216054 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218508 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122397 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213660 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132619 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202125837 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111258 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218941 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127471 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216428 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153508 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186042 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125513 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202137991 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155729 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202178871 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021161648 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112169 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938212 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912851 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922750 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195635 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973537 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951368 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952645 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922605 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201944933 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911226 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145378 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923314 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195379 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201963848 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964627 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975221 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195775 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925723 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201928929 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199230 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197773 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855106 kali
Follow Us
