18 October 2021
3692
3692
Pengetahuan Umum
LAPS SJK beroperasi sejak 1 Januari 2021 dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan dan bertujuan agar layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara independen, adil, efektif, efisien, mudah diakses serta dipercaya oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Yang termasuk dalam PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Tugas dan wewenang LAPS SJK
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, LAPS SJK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
Penyelesaian Sengketa oleh LAPS SJK
Berbeda dengan penanganan sengketa di Pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, penanganan sengketa melalui LAPS SJK bersifat rahasia. Kriteria sengketa yang dapat ditangani LAPS SJK sebagai berikut:
Penyelesaian Sengketa melalui LAPS SJK dapat dilakukan melalui:
Setelah diselesaikannya penanganan suatu sengketa oleh LAPS SJK, LAPS SJK wajib menyampaikan secara tertulis nama PUJK dan Konsumen dalam hal tidak melaksanakan kesepakatan atau putusan LAPS SJK yang bersifat mengikat para pihak yang bersengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak batas waktu pelaksanaan kesepakatan atau putusan.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas jasa keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang mengatur bahwa Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS SJK.LAPS SJK beroperasi sejak 1 Januari 2021 dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan dan bertujuan agar layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara independen, adil, efektif, efisien, mudah diakses serta dipercaya oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Yang termasuk dalam PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Tugas dan wewenang LAPS SJK
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, LAPS SJK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
- memberikan konsultasi penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- membuat peraturan dalam rangka penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional; dan
- melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS Sektor Jasa Keuangan.
Penyelesaian Sengketa oleh LAPS SJK
Berbeda dengan penanganan sengketa di Pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, penanganan sengketa melalui LAPS SJK bersifat rahasia. Kriteria sengketa yang dapat ditangani LAPS SJK sebagai berikut:
- Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;
- Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan
- Sengketa bersifat keperdataan.
- Sengketa lain yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Penyelesaian Sengketa melalui LAPS SJK dapat dilakukan melalui:
- Tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter;
- Media elektronik; dan/atau
- Pemeriksaan dokumen.
Setelah diselesaikannya penanganan suatu sengketa oleh LAPS SJK, LAPS SJK wajib menyampaikan secara tertulis nama PUJK dan Konsumen dalam hal tidak melaksanakan kesepakatan atau putusan LAPS SJK yang bersifat mengikat para pihak yang bersengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak batas waktu pelaksanaan kesepakatan atau putusan.
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3110 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202232376 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232763 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202293448 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214520 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226162 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216113 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218580 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122576 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132670 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202125913 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111293 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218985 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127574 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216473 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153783 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186804 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133774 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125569 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138186 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155867 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202179181 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021161724 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112215 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938277 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912903 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922932 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195677 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973657 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951452 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952957 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922650 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945050 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911280 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145450 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923343 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195402 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201964905 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964722 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975258 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195810 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925750 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929025 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199268 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197797 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855234 kali
Follow Us
