18 October 2021
3099
3099
Pengetahuan Umum
LAPS SJK beroperasi sejak 1 Januari 2021 dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan dan bertujuan agar layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara independen, adil, efektif, efisien, mudah diakses serta dipercaya oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Yang termasuk dalam PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Tugas dan wewenang LAPS SJK
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, LAPS SJK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
Penyelesaian Sengketa oleh LAPS SJK
Berbeda dengan penanganan sengketa di Pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, penanganan sengketa melalui LAPS SJK bersifat rahasia. Kriteria sengketa yang dapat ditangani LAPS SJK sebagai berikut:
Penyelesaian Sengketa melalui LAPS SJK dapat dilakukan melalui:
Setelah diselesaikannya penanganan suatu sengketa oleh LAPS SJK, LAPS SJK wajib menyampaikan secara tertulis nama PUJK dan Konsumen dalam hal tidak melaksanakan kesepakatan atau putusan LAPS SJK yang bersifat mengikat para pihak yang bersengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak batas waktu pelaksanaan kesepakatan atau putusan.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas jasa keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang mengatur bahwa Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS SJK.LAPS SJK beroperasi sejak 1 Januari 2021 dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan dan bertujuan agar layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara independen, adil, efektif, efisien, mudah diakses serta dipercaya oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Yang termasuk dalam PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Tugas dan wewenang LAPS SJK
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, LAPS SJK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
- memberikan konsultasi penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- membuat peraturan dalam rangka penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional; dan
- melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS Sektor Jasa Keuangan.
Penyelesaian Sengketa oleh LAPS SJK
Berbeda dengan penanganan sengketa di Pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, penanganan sengketa melalui LAPS SJK bersifat rahasia. Kriteria sengketa yang dapat ditangani LAPS SJK sebagai berikut:
- Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;
- Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan
- Sengketa bersifat keperdataan.
- Sengketa lain yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Penyelesaian Sengketa melalui LAPS SJK dapat dilakukan melalui:
- Tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter;
- Media elektronik; dan/atau
- Pemeriksaan dokumen.
Setelah diselesaikannya penanganan suatu sengketa oleh LAPS SJK, LAPS SJK wajib menyampaikan secara tertulis nama PUJK dan Konsumen dalam hal tidak melaksanakan kesepakatan atau putusan LAPS SJK yang bersifat mengikat para pihak yang bersengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak batas waktu pelaksanaan kesepakatan atau putusan.
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
2578 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202223450 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202230820 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202281474 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202212235 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20225303 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20215490 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20217288 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202121195 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202131688 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202124658 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202110583 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20217902 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202126234 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20215674 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202150831 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202175633 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202132331 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202124501 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202134141 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202153573 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202174908 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021160142 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202111338 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201937083 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201911997 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201919282 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20194907 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201971327 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201950210 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201947988 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201921611 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201942585 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201910443 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019143657 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201922760 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20194789 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201957891 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201963186 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201974128 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195145 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925214 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201927072 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20198576 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197212 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201853904 kali
Follow Us
