06 August 2019
23343
23343
Pencemaran Nama Baik di Sosial Media
Sumber Gambar : pinneytalfourd.co.uk
Sosial media adalah sarana media online (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan interaksi di dunia maya dimana semua orang dapat berpartisipasi dengan mudahnya. Kecenderungan kehidupan bermasyarakat di jaman sekarang ini sudah tidak terlepas dari adanya pengaruh sosial media. Dengan sosial media kita dapat berhubungan, berinteraksi bahkan menjalankan bisnis secara mudah dengan siapa saja, dimana saja dan kapan saja.
Seiring dengan meningkatnya penggunaan sosial media semakin meningkat pula penyalahgunaan sosial media oleh pihak-pihak yang kurang memiliki pengetahuan tentang etika bersosial media seperti penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan melalui sosial media. Tentu saja pencemaran nama baik di sosial media merupakan pelanggaran hukum dengan konsekusensi pemberian sanksi bagi pelakunya.
Sebelum maraknya internet dan penggunaan sosial media, kasus pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Pasal 315 KUHP menyebutkan pencemaran nama baik yang dilakukan melalu media lisan atupun tulisan akan diancam karena merupakan penghinaan ringan dengan penjara paling lama empat bulan dua minggu dan denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah.
Setelah maraknya internet dan penggunaan sosial media, pencemaran nama baik melalui internet telah diatur juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (“UU ITE”), Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE pada intinya menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berdasarkan ketentuan diatas, pencemaran nama baik melalui sosial media dengan sanksi hukuman berdasarkan UU ITE memiliki sanksi hukuman yang lebih berat apabila dibandingkan dengan pengaturan di KUHP. Namun demikian, pencemaran nama baik di sosial media termasuk ke dalam Delik Aduan sehingga proses hukum hanya akan dilakukan apabia didahului dengan adanya pengaduan ke pihak yang berwenang oleh orang yang telah dicemarkan nama baiknya.
Dengan mempertimbangkan hal diatas, ada baiknya setiap pengguna sosial media selalu berhati-hati serta bersikap lebih bijaksana dalam berprilaku atau berkomentar ketika menggunakan sosial media.
***
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3111 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202232376 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232764 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202293449 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214521 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226163 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216113 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218581 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122577 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213693 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132670 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202125914 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111294 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218985 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127574 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216474 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153785 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186805 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133775 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125570 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138186 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155868 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202179181 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021161724 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112215 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938277 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912903 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922932 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195677 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973657 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951456 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952957 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922651 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945050 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911280 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145450 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195402 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201964908 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964722 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975259 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195810 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925750 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929025 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199268 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197798 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855235 kali
Follow Us
