06 August 2019
23459
23459
Pencemaran Nama Baik di Sosial Media
Sumber Gambar : pinneytalfourd.co.uk
Sosial media adalah sarana media online (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan interaksi di dunia maya dimana semua orang dapat berpartisipasi dengan mudahnya. Kecenderungan kehidupan bermasyarakat di jaman sekarang ini sudah tidak terlepas dari adanya pengaruh sosial media. Dengan sosial media kita dapat berhubungan, berinteraksi bahkan menjalankan bisnis secara mudah dengan siapa saja, dimana saja dan kapan saja.
Seiring dengan meningkatnya penggunaan sosial media semakin meningkat pula penyalahgunaan sosial media oleh pihak-pihak yang kurang memiliki pengetahuan tentang etika bersosial media seperti penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan melalui sosial media. Tentu saja pencemaran nama baik di sosial media merupakan pelanggaran hukum dengan konsekusensi pemberian sanksi bagi pelakunya.
Sebelum maraknya internet dan penggunaan sosial media, kasus pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Pasal 315 KUHP menyebutkan pencemaran nama baik yang dilakukan melalu media lisan atupun tulisan akan diancam karena merupakan penghinaan ringan dengan penjara paling lama empat bulan dua minggu dan denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah.
Setelah maraknya internet dan penggunaan sosial media, pencemaran nama baik melalui internet telah diatur juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (“UU ITE”), Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE pada intinya menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berdasarkan ketentuan diatas, pencemaran nama baik melalui sosial media dengan sanksi hukuman berdasarkan UU ITE memiliki sanksi hukuman yang lebih berat apabila dibandingkan dengan pengaturan di KUHP. Namun demikian, pencemaran nama baik di sosial media termasuk ke dalam Delik Aduan sehingga proses hukum hanya akan dilakukan apabia didahului dengan adanya pengaduan ke pihak yang berwenang oleh orang yang telah dicemarkan nama baiknya.
Dengan mempertimbangkan hal diatas, ada baiknya setiap pengguna sosial media selalu berhati-hati serta bersikap lebih bijaksana dalam berprilaku atau berkomentar ketika menggunakan sosial media.
***
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3200 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202233894 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202233258 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202297720 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214886 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226407 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216272 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218774 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122929 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213811 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132835 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202126154 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111400 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20219155 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202128074 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216661 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202154860 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202189095 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202134067 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125820 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138954 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202156351 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202180046 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021162279 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112379 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938573 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201913126 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201923486 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195843 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201974011 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951811 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201954510 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922842 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945515 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911504 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145688 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195519 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201967218 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201965011 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975520 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195944 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925856 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929508 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199396 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197922 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855576 kali
Follow Us
