30 March 2021
38185
38185
Pengetahuan Umum
Dalam Pro Bono, yang menerima bantuan hukum adalah perseorangan atau sekelompok orang yang secara finansial dikatakan sebagai orang yang tidak mampu tetapi memerlukan jasa hukum advokat untuk membantu menangani dan menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik pun juga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu, sehingga memiliki kesempatan juga untuk mendapatkan bantuan hukum Pro Bono dari pihak advokat.
Dalam memberikan bantuan hukum Pro Bono, advokat harus memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Pelaksanaan Pro Bono tunduk kepada Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan Pro Deo adalah sebuah bantuan hukum atau pelayanan hukum yang diberikan kepada seseorang ataupun sekelompok orang untuk kepentingan umum ataupun pihak yang dianggap tidak mampu dengan membebaskan biaya-biaya perkara di pengadilan dimana biaya-biaya tersebut dibiayai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.
Untuk mendapatkan bantuan hukum Pro Deo, seorang individu haruslah benar-benar orang yang tidak mampu secara finansial dan membuktikannya dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung, seperti:
Persyaratan dalam mengajukan gugatan/permohonan berpekara secara cuma-cuma ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 7 ayat (2).
Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkanlah bahwa Pro Bono adalah bantuan hukum yang diberikan advokat kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu dengan membebaskan semua biaya-biaya pekara dan memberikan jasanya tanpa mengurangi jasa atau pelayanan apapun, sedangkan Pro Deo adalah pembebasan biaya-biaya pekara di pengadilan kepada individu yang dikategorikan tidak mampu dan yang dimana biaya-biaya tersebut akan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung R
Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo
Istilah Pro Bono atau Pro Bono Publico memiliki arti yaitu suatu bantuan atau pelayanan hukum terhadap publik yang dilakukan untuk kepentingan umum ataupun untuk pihak yang dianggap tidak mampu dan tanpa dikenakan pungutan biaya. Yang memberikan bantuan hukum Pro Bono disini adalah pengacara atau advokat yang menangani perkara tersebut secara langsung dengan tanpa menerima upah jasa meliputi jasa pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan bagi yang tidak mampu.Dalam Pro Bono, yang menerima bantuan hukum adalah perseorangan atau sekelompok orang yang secara finansial dikatakan sebagai orang yang tidak mampu tetapi memerlukan jasa hukum advokat untuk membantu menangani dan menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik pun juga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu, sehingga memiliki kesempatan juga untuk mendapatkan bantuan hukum Pro Bono dari pihak advokat.
Dalam memberikan bantuan hukum Pro Bono, advokat harus memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Pelaksanaan Pro Bono tunduk kepada Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan Pro Deo adalah sebuah bantuan hukum atau pelayanan hukum yang diberikan kepada seseorang ataupun sekelompok orang untuk kepentingan umum ataupun pihak yang dianggap tidak mampu dengan membebaskan biaya-biaya perkara di pengadilan dimana biaya-biaya tersebut dibiayai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.
Untuk mendapatkan bantuan hukum Pro Deo, seorang individu haruslah benar-benar orang yang tidak mampu secara finansial dan membuktikannya dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung, seperti:
- Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh wilayah setempat dan menyatakan bahwa benar individu tersebut tidak mampu membayar biaya perkara dan
- Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pendataan penduduk miskin yang disahkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan keterangan bahwa benar individu tersebut tidak mampu (Kartu Keluaraga Miskin, Kartu jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Beras Miskin, Kartu Bantuan langsung Tunai, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Perlindingan Sosial dll).
Persyaratan dalam mengajukan gugatan/permohonan berpekara secara cuma-cuma ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 7 ayat (2).
Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkanlah bahwa Pro Bono adalah bantuan hukum yang diberikan advokat kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu dengan membebaskan semua biaya-biaya pekara dan memberikan jasanya tanpa mengurangi jasa atau pelayanan apapun, sedangkan Pro Deo adalah pembebasan biaya-biaya pekara di pengadilan kepada individu yang dikategorikan tidak mampu dan yang dimana biaya-biaya tersebut akan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung R
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3110 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202232375 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232763 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202293448 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214520 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226162 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216113 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218580 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122576 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213692 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132670 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202125913 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111293 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218985 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127573 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216473 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153783 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186803 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133774 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125569 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155867 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202179181 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021161724 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112215 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938277 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912903 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922932 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195677 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973656 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951452 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952957 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922650 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945049 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911279 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145450 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923343 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195402 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201964905 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964721 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975258 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195809 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925750 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929025 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199267 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197797 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855234 kali
Follow Us
