26 April 2024
56
56
Berita
Selasa, 23 Apr 2024 17:27 WIB
Jakarta - Sebanyak enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama menyelenggarakan Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik hari ini, Selasa (23/4/2024). Hal ini sesuai dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta BUMN bisa transparan.
Enam BUMN itu yakni Indonesia Re, IFG, Bulog, Asabri, Dana Reksa, dan Mind ID. Mereka bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam mendorong budaya transparansi keterbukaan informasi di lingkungan BUMN.
"Kegiatan Forum Edukasi bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan awareness karyawan di lingkungan Indonesia Re Group dan juga stakeholder terhadap pentingnya keterbukaan informasi untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan, responsive, dan akuntabel, serta memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat," ujar Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, Selasa (23/4/2024).
Penerapan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan kuat bagi praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi publik memiliki peran signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk berkomitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik secara konsisten.
"IFG sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada forum edukasi keterbukaan informasi publik ini. Diharapkan dengan kegiatan ini, IFG dan BUMN lainnya dapat mendorong tersedianya sistem informasi dan dokumentasi yang sesuai dan terkelola dengan baik, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik," jelas Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko.
Berbagai inovasi terus dilakukan oleh BUMN dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Di antaranya menyiapkan sarana dan infrastruktur untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi, termasuk akses bagi para kaum disabilitas. Benny menambahkan bahwa Indonesia Re terus berupaya untuk terus mengoptimalkan fungsi PPID dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indonesia Re tengah mengembangkan Mobile Apps PPID yang diharapkan dapat secara konsisten melakukan update informasi yang dibutuhkan publik ke dalam platform ePPID perusahaan.
"Indonesia Re akan terus berkomitmen dalam menjalankan keterbukaan dan transparansi informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Hal ini tercermin dengan adanya bagian khusus pada situs perusahaan yang memuat informasi-informasi wajib yang harus disampaikan kepada publik seperti laporan tahunan, laporan keuangan dan informasi lainnya yang perlu diketahui oleh seluruh stakeholder Perusahaan," tambah Benny Waworuntu.
Selain itu, dengan memberikan kemudahan akses informasi bagi publik, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik juga dapat menjamin keberlangsungan usaha bagi perusahaan BUMN, khususnya pada Klaster Asuransi dan Dana Pensiun. Benny berharap kegiatan ini dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menjadi momentum untuk mengoptimalkan praktik good corporate governance (GCG).
(fdl/fdl)
Gandeng KIP, Sebanyak 6 BUMN Dorong Transparansi Publik
Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinanceSelasa, 23 Apr 2024 17:27 WIB
Jakarta - Sebanyak enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama menyelenggarakan Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik hari ini, Selasa (23/4/2024). Hal ini sesuai dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta BUMN bisa transparan.
Enam BUMN itu yakni Indonesia Re, IFG, Bulog, Asabri, Dana Reksa, dan Mind ID. Mereka bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam mendorong budaya transparansi keterbukaan informasi di lingkungan BUMN.
"Kegiatan Forum Edukasi bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan awareness karyawan di lingkungan Indonesia Re Group dan juga stakeholder terhadap pentingnya keterbukaan informasi untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan, responsive, dan akuntabel, serta memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat," ujar Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, Selasa (23/4/2024).
Penerapan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan kuat bagi praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi publik memiliki peran signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk berkomitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik secara konsisten.
"IFG sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada forum edukasi keterbukaan informasi publik ini. Diharapkan dengan kegiatan ini, IFG dan BUMN lainnya dapat mendorong tersedianya sistem informasi dan dokumentasi yang sesuai dan terkelola dengan baik, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik," jelas Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko.
Berbagai inovasi terus dilakukan oleh BUMN dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Di antaranya menyiapkan sarana dan infrastruktur untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi, termasuk akses bagi para kaum disabilitas. Benny menambahkan bahwa Indonesia Re terus berupaya untuk terus mengoptimalkan fungsi PPID dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indonesia Re tengah mengembangkan Mobile Apps PPID yang diharapkan dapat secara konsisten melakukan update informasi yang dibutuhkan publik ke dalam platform ePPID perusahaan.
"Indonesia Re akan terus berkomitmen dalam menjalankan keterbukaan dan transparansi informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Hal ini tercermin dengan adanya bagian khusus pada situs perusahaan yang memuat informasi-informasi wajib yang harus disampaikan kepada publik seperti laporan tahunan, laporan keuangan dan informasi lainnya yang perlu diketahui oleh seluruh stakeholder Perusahaan," tambah Benny Waworuntu.
Selain itu, dengan memberikan kemudahan akses informasi bagi publik, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik juga dapat menjamin keberlangsungan usaha bagi perusahaan BUMN, khususnya pada Klaster Asuransi dan Dana Pensiun. Benny berharap kegiatan ini dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menjadi momentum untuk mengoptimalkan praktik good corporate governance (GCG).
(fdl/fdl)
Follow Us
