Masih Dalami PMN, DPR Prioritaskan BUMN Penggarap Proyek Strategis Nasional 

JAKARTA – Anggota DPR Komisi VI M Sarmuji menyatakan pihaknya masih menyeleksi penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 10 BUMN. DPR akan memprioritaskan BUMN yang tengah gencar menggarap proyek strategis nasional. 

"Kami sudah memanggil calon penerima. Saat ini masih dalam proses pengendapan agar anggota dapat mengkaji lebih dalam," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/6). 

Pemerintah melalui Kementerian BUMN mengajukan pemberian PMN dengan total Rp73,26 triliun kepada 10 BUMN. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN. 

Legislator dari Partai Golkar ini melanjutkan, pihaknya pun menaruh atensi khusus kepada BUMN yang tengah berencana untuk berekspansi ke luar negeri. 

"(Ekspansi internasional) juga akan dinilai berdasarkan urgensinya. Kalau prospek bisnisnya bagus, ya harus dipertimbangkan," tambahnya. 

Adapun kesepuluh BUMN tersebut adalah Hutama Karya, InJourney, IFG, KAI, Indonesia Re, Perum Damri, AirNav Indonesia, PLN, Defend ID, dan ID Food. 

Hutama Karya menjadi BUMN dengan alokasi PMN terbesar yakni Rp30,56 triliun, diikuti oleh InJourney sebesar Rp9,50 triliun. 

Dihubungi terpisah, pengamat BUMN Toto Pranoto menilai separuh dari usulan tersebut diarahkan untuk PT Hutama Karya (Persero) yang mengemban tugas pembangunan Tol Trans Sumatera. 

“Ini bagian dari penugasan pemerintah, untuk pembangunan infrastruktur, karena tidak mungkin kalau uangnya itu diambil dari Hutama Karya sendiri,” jelasnya. 

Selebihnya, jelas dia, alokasi PMN tersebut akan disiapkan untuk penambahan modal dan penguatan ekuitas bagi beberapa perusahaan baru yang dikembangkan dan sejumlah BUMN yang mengembang program pemerintah. 

“Misalnya Indonesia Re untuk meningkatkan ekuitas agar bisa bersaing di pasar regional. Bukan hanya di pasar Indonesia. Termasuk juga penambahan untuk KUR melalui Askrindo dan Jamkrindo hampir Rp5 triliun,” jelasnya. 

Terpisah, Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu menjelaskan bahwa PMN dibutuhkan perusahaan pelat merah di sektor reasuransi ini untuk memperkuat ekuitas. Peningkatan ekuitas akan memampukan perseroan meraih rating internasional sehingga mampu menjangkau pasar global. 

Indonesia Re diharapkan bisa mengambil porsi premi dari luar negeri sebab saat ini terjadi defisit neraca berjalan di sektor asuransi. Kondisi itu disebabkan oleh aliran premi dari asuransi ke luar negeri lebih besar daripada premi yang masuk ke reasuransi dalam negeri. 

“Indonesia Re sebagai Perusahaan Reasuransi Nasional [PRN] harus memperkuat ekuitas sebagai salah satu strategi untuk memperkuat kapasitas reasuransi dalam negeri,” ujarnya.