30 July 2019
5486
5486
Hak Penumpang Jika Pesawat Delay
Sumber Gambar : claim4flights.com
Faktor cuaca yang kurang mendukung, adanya bencana alam ataupun kurangnya kesiapan teknis dari pesawat yang akan mengudara merupakan salah satu faktor dari adanya keterlambatan jadwal penerbangan dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Keterlambatan ini biasa disebut dengan Delay. Delay atau keterlambatan penerbangan ini sudah sangat sering terjadi dan dialami oleh beberapa calon penumpang yang sering menggunakan transportasi udara. Untuk delay dengan sebab atau alasan apapun, maskapai penerbangan yang terkena delay tersebut harus wajib memberikan kompensasi kepada calon penumpang atas waktunya yang terbuang untuk menunggu waktu delaynya pesawat.
Kompensasi yang dapat diberikan oleh pihak maskapai kepada calon penumpang bisa berupa makanan, sejumlah uang tunai, hingga dipindahkan ke maskapai penerbangan lainnya, sesuai dengan lamanya waktu delay dari maskapai tersebut. Hak dan kompensasi yang harus didapatkan oleh calon penumpang ini ternyata sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Pengangkutan Angkatan Udara (“Permenhub 77/2011”) dan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia (“Permenhub 89/2015”).
Dari peraturan tersebut, sudah diatur tentang kompensasi-kompensasi yang harus didapatkan oleh sang calon penumpang. Kompensasi ganti rugi yang harus didapatkan oleh calon penumpang maskapai yang sedang delay adalah sebagai berikut:
1. Delay sekitar 30 sampai 90 menit, maskapai wajib memberikan snack seperti roti dan air mineral cup.
2. Delay sekitar 90 sampai 180 menit, maskapai wajib memberikan snack dan makanan berat. Penumpang juga boleh meminta untuk dipindahkan ke penerbangan lain yang sedang beroperasi tanpa adanya biaya tambahan.
3. Delay lebih dari 180 menit, maskapai wajib memberikan snack dan makanan berat. Apabila penumpang tidak dapat dipindahkan ke penerbangan lain maka penumpang juga wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan di hari berikutnya.
4. Keterlambatan lebih dari 4 jam, maskapai harus memberikan akan ganti rugi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang.
5. Ganti rugi sebesar 50% dari ketentuan atau Rp. 150.000 per penumpang jika maskapai menawarkan tempat tujuan lain terdekat dari tujuan awal (Rerouting) dan maskapai wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara.
6. Pembatalan penerbangan Pihak maskapai wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya dan apabila tidak dapat dialihkan maka penumpang wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya. Jika penumpang menolak diterbangkan akibat keterlambatan lebih dari 180 menit atau akibat pembatalan penerbangan maka maskapai wajib mengembalikan harga tiket yang sudah di bayarkan oleh penumpang kepada perusahaan penerbangan.
Kepatuhan Pihak Maskapai dalam menangani keterlambatan penerbangan sesuai peraturan yang berlaku berpengaruh pada penialian Maskapai tersebut, dalam hal bobot penilaian suatu Maskapai di bawah batas penilaian minimum berdasarkan (“Permenhub 89/2015”) maka Maskapai yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan rute baru, pengurangan rute bahkan pencabutan izin usaha.
***
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3180 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202233415 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202233093 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202296905 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214793 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226326 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216235 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218721 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122854 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213779 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132799 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202126084 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111376 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20219107 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127904 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216621 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202154727 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202188606 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133981 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125755 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138789 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202156210 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202179859 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021162200 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112326 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938513 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201913063 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201923330 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195793 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973942 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951744 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201954244 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922785 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945437 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911460 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145607 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923424 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201966738 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964951 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975475 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195912 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925824 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929403 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199360 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197883 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855495 kali
Follow Us
