63848
Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING
Source image: www.flaticon.com
Setiap orang pasti berinteraksi dengan orang lain baik dengan tetangganya, rekan kantornya, rekan sekolahnya dan lainnya, interaksi tersebut menimbulkan suatu hubungan kekerabatan, dan sebagai seorang kerabat maka tidak jarang seseorang berinisatif untuk melakukan sesuatu atas kepentingan kerbatnya tersebut tanpa adanya suatu perintah untuk melakukannya. Dalam Hukum Indonesia, hal ini disebut dengan Zaakwarneming atau Perwakilan Sukarela.
Pengertian Zaakwarneming menurut Pasal 1354 KUHPerdata adalah:
"Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya."
Contoh ilustrasi Zaakwarneming dalam kehidupan sehari – hari yaitu sebagai berikut :
- A adalah seorang Karyawan dan memiliki seekor Kucing peliharaan yang berada di halaman depan rumahnya, pada suatu waktu A diharuskan pergi meninggalkan rumah selama 3 hari karena urusan kantor.
- B merupakan Tetangga dari A, suatu waktu B melintasi rumah A dan melihat Kucing peliharaan A dalam keadaan tidak sehat, lalu dengan inisiatif sendiri, B memberi makan dan minum serta memandikan Kucing tersebut, maka B melakukan Zaakwarneming untuk mengurus Kucing peliharaan A.
Lalu apakah ada konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan B? dari ilustrasi tersebut dan berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdata, B berkewajiban untuk terus merawat Kucing peliharaan A sampai dengan A pulang dan merawatnya sendiri.
Orang yang melakukan Zaakwarneming disebut sebagai Gestor, seorang Gestor memiliki Hak dan Kewajiban apabila dilihat berdasarkan KUHPerdata, diantaranya:
-
Gestor berkewajiban untuk bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik dan melakukan pengurusan secara layak dan sebaik-baiknya.
-
Gestor berkewajiban untuk meneruskan pekerjaan yang telah diurusnyaa sampai dengan orang yang diwakili dapat meneruskannya dalam hal orang yang diwakilinya meninggal dunia sebelum urusannya selesai maka Gestor harus meneruskan pekerjaannya sampai ahli warisnya dapat mengambil alih kewajibannya.
-
Gestor bertanggung jawab atas kerugian orang yang diwakilinya yang disebabkan karena pelaksanaan tugas yang kurang baik dari Gestor.
-
Gestor berhak mendapatkan penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam bagian pengurusan kepentingan secara sukarela tersebut. Namun demikian, Gestor tidak berhak atas suatu upah.
- Gestor mempunyai hak retensi, yaitu hak menahan barang-barang kepunyaan orang yang diwakilinya sampai pengeluaran-pengeluarannya dibayar kembali.
********
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3085 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202231929 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232628 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202292456 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214361 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226121 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216054 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218508 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122397 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213661 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132619 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202125837 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111258 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218941 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127471 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216428 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153508 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186042 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133711 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125513 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202137991 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155729 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202178871 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021161648 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112170 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938213 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912851 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922750 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195635 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973537 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951368 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952646 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922605 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201944934 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911226 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145378 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923314 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195379 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964627 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975221 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195775 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925723 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201928929 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199230 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197773 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855106 kali
Follow Us
