30 March 2021
37991
37991
Knowledge
Dalam Pro Bono, yang menerima bantuan hukum adalah perseorangan atau sekelompok orang yang secara finansial dikatakan sebagai orang yang tidak mampu tetapi memerlukan jasa hukum advokat untuk membantu menangani dan menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik pun juga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu, sehingga memiliki kesempatan juga untuk mendapatkan bantuan hukum Pro Bono dari pihak advokat.
Dalam memberikan bantuan hukum Pro Bono, advokat harus memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Pelaksanaan Pro Bono tunduk kepada Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan Pro Deo adalah sebuah bantuan hukum atau pelayanan hukum yang diberikan kepada seseorang ataupun sekelompok orang untuk kepentingan umum ataupun pihak yang dianggap tidak mampu dengan membebaskan biaya-biaya perkara di pengadilan dimana biaya-biaya tersebut dibiayai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.
Untuk mendapatkan bantuan hukum Pro Deo, seorang individu haruslah benar-benar orang yang tidak mampu secara finansial dan membuktikannya dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung, seperti:
Persyaratan dalam mengajukan gugatan/permohonan berpekara secara cuma-cuma ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 7 ayat (2).
Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkanlah bahwa Pro Bono adalah bantuan hukum yang diberikan advokat kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu dengan membebaskan semua biaya-biaya pekara dan memberikan jasanya tanpa mengurangi jasa atau pelayanan apapun, sedangkan Pro Deo adalah pembebasan biaya-biaya pekara di pengadilan kepada individu yang dikategorikan tidak mampu dan yang dimana biaya-biaya tersebut akan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung R
Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo
Istilah Pro Bono atau Pro Bono Publico memiliki arti yaitu suatu bantuan atau pelayanan hukum terhadap publik yang dilakukan untuk kepentingan umum ataupun untuk pihak yang dianggap tidak mampu dan tanpa dikenakan pungutan biaya. Yang memberikan bantuan hukum Pro Bono disini adalah pengacara atau advokat yang menangani perkara tersebut secara langsung dengan tanpa menerima upah jasa meliputi jasa pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan bagi yang tidak mampu.Dalam Pro Bono, yang menerima bantuan hukum adalah perseorangan atau sekelompok orang yang secara finansial dikatakan sebagai orang yang tidak mampu tetapi memerlukan jasa hukum advokat untuk membantu menangani dan menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik pun juga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu, sehingga memiliki kesempatan juga untuk mendapatkan bantuan hukum Pro Bono dari pihak advokat.
Dalam memberikan bantuan hukum Pro Bono, advokat harus memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Pelaksanaan Pro Bono tunduk kepada Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan Pro Deo adalah sebuah bantuan hukum atau pelayanan hukum yang diberikan kepada seseorang ataupun sekelompok orang untuk kepentingan umum ataupun pihak yang dianggap tidak mampu dengan membebaskan biaya-biaya perkara di pengadilan dimana biaya-biaya tersebut dibiayai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.
Untuk mendapatkan bantuan hukum Pro Deo, seorang individu haruslah benar-benar orang yang tidak mampu secara finansial dan membuktikannya dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung, seperti:
- Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh wilayah setempat dan menyatakan bahwa benar individu tersebut tidak mampu membayar biaya perkara dan
- Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pendataan penduduk miskin yang disahkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan keterangan bahwa benar individu tersebut tidak mampu (Kartu Keluaraga Miskin, Kartu jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Beras Miskin, Kartu Bantuan langsung Tunai, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Perlindingan Sosial dll).
Persyaratan dalam mengajukan gugatan/permohonan berpekara secara cuma-cuma ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 7 ayat (2).
Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkanlah bahwa Pro Bono adalah bantuan hukum yang diberikan advokat kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu dengan membebaskan semua biaya-biaya pekara dan memberikan jasanya tanpa mengurangi jasa atau pelayanan apapun, sedangkan Pro Deo adalah pembebasan biaya-biaya pekara di pengadilan kepada individu yang dikategorikan tidak mampu dan yang dimana biaya-biaya tersebut akan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung R
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3085 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202231931 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232629 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202292457 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214362 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226122 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216055 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218509 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122398 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213661 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132619 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202125838 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111258 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218942 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127472 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216429 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153509 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186046 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133711 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125514 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155730 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202178872 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021161649 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112170 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938213 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912852 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922751 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195635 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973538 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951369 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952646 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922606 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201944934 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911226 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145379 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923314 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195379 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201963849 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964628 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975221 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195776 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925724 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201928929 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199230 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197773 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855106 kali
Follow Us
