22 March 2021
55729
55729
Knowledge
Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Laporan Polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian, peristiwa pidana yang dilaporkan ke Polisi belum tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang.
Lalu bagaimana prosedur melaporkan dugaan tindak pidana ke Polisi?
1.Pelapor/korban mendatangi ke kantor polisi terdekat dari Lokasi terjadinya dugaan tindak pidana sesuai dengan daerah hukum Kepolisian yang meliputi:
2. Berdasarkan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.Dengan demikian, sesampainya di Kantor Polisi, Pelapor/korban menuju ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (“SPKT”) dan menyampaikan laporan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang dialami / dilihat / disaksikan. Perlu diperhatikan bahwa pada saat pembuatan laporan tentang dugaan tindak kejahatan, tidak dipungut biaya apapun, dalam hal terdapat okmun yang meminta bayaran, maka pelapor/korban dapat melaporkannya ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, mekanisme penyidikan dilangsungkan sebagai berikut:
Layanan Call Center Polri
Selain dari pelaporan/pengaduan dengan cara mendatangi langsung ke kantor polisi, apakah ada cara lain dalam melaporkan/mengadukan suatu dugaan tindak pidana? Berdasarkan Pasal 11 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Masyarakat bisa melapor melalui Call Center Polri 110, NTMC (National Traffic Manajement Centre), dan TMC (Traffic Manajement Centre). Layanan 110 ini sama seperti halnya layanan 911 yang berlaku di mancanegara, terutama di kota-kota besar.
Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi
Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki kemungkinan mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana. Sehingga timbul suatu pertanyaan tentang bagaimana cara melaporkan dugaan tindak Pidana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membuat laporan ke Polisi, Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau jadi korban dugaan suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Polisi baik lisan maupun tertulis.Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Laporan Polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian, peristiwa pidana yang dilaporkan ke Polisi belum tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang.
Lalu bagaimana prosedur melaporkan dugaan tindak pidana ke Polisi?
1.Pelapor/korban mendatangi ke kantor polisi terdekat dari Lokasi terjadinya dugaan tindak pidana sesuai dengan daerah hukum Kepolisian yang meliputi:
- Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah provinsi;
- Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah kabupaten/kota;
- Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.
2. Berdasarkan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.Dengan demikian, sesampainya di Kantor Polisi, Pelapor/korban menuju ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (“SPKT”) dan menyampaikan laporan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang dialami / dilihat / disaksikan. Perlu diperhatikan bahwa pada saat pembuatan laporan tentang dugaan tindak kejahatan, tidak dipungut biaya apapun, dalam hal terdapat okmun yang meminta bayaran, maka pelapor/korban dapat melaporkannya ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
- Setelah itu penyidikan akan dimulai berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam “Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor”.
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, mekanisme penyidikan dilangsungkan sebagai berikut:
- Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”).
- SPDP dikirimkan ke penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- Jika Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
- Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.
- Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.
Layanan Call Center Polri
Selain dari pelaporan/pengaduan dengan cara mendatangi langsung ke kantor polisi, apakah ada cara lain dalam melaporkan/mengadukan suatu dugaan tindak pidana? Berdasarkan Pasal 11 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Masyarakat bisa melapor melalui Call Center Polri 110, NTMC (National Traffic Manajement Centre), dan TMC (Traffic Manajement Centre). Layanan 110 ini sama seperti halnya layanan 911 yang berlaku di mancanegara, terutama di kota-kota besar.
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3085 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202231930 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232628 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202292456 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214361 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226122 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216055 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218509 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122398 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213661 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132619 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202125838 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111258 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218942 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127472 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216429 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153509 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186045 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133711 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125514 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202137991 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202178872 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021161648 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112170 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938213 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912852 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922750 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195635 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973537 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951369 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952646 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922605 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201944934 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911226 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145378 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923314 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195379 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201963849 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964627 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975221 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195775 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925723 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201928929 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199230 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197773 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855106 kali
Follow Us
