24 November 2021
6054
6054
Knowledge
Berdasarkan pengertian Kepailitan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU 37/2004, menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (hal. 128) dapat disimpulkan bahwa Kreditor yang merasa dirugikan atas belum dipenuhinya prestasi / kewajiban oleh Debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Pengadilan Niaga harus mengabulkan Permohonan pernyataan pailit yang diajukan Kreditor dalam hal ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi, namun apabila satu atau lebih persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.
Namun terdapat kekhususan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi Debitor dengan status tertentu, UU 37/2004 jmengatur syarat pengajuan pailit terhadap debitor-debitor tertentu sebagai berikut:
Dengan ditetapkannya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh kekayaan yang termasuk dalam harta pailit kecuali harta yang dikecualikan dalam harta pailit berdasarkan Pasal 22 UU 37/2004 sebagai berikut:
Kepengurusan kekayaan debitor yang termasuk dalam harta pailit selanjutnya beralih kepada kurator dengan pengawasan oleh hakim pengawas, sehingga segala perbuatan yang mempengaruhi harta pailit tersebut harus dilakukan dengan persetujuan kurator.
Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia
Kepailitan diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) yang pada dasarnya merupakan suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang (debitor) yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang (kreditor). Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memutuskan kepailitan Debitor.Berdasarkan pengertian Kepailitan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU 37/2004, menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (hal. 128) dapat disimpulkan bahwa Kreditor yang merasa dirugikan atas belum dipenuhinya prestasi / kewajiban oleh Debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
- Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
- Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (due and payable).
Pengadilan Niaga harus mengabulkan Permohonan pernyataan pailit yang diajukan Kreditor dalam hal ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi, namun apabila satu atau lebih persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.
Namun terdapat kekhususan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi Debitor dengan status tertentu, UU 37/2004 jmengatur syarat pengajuan pailit terhadap debitor-debitor tertentu sebagai berikut:
- Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
Dengan ditetapkannya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh kekayaan yang termasuk dalam harta pailit kecuali harta yang dikecualikan dalam harta pailit berdasarkan Pasal 22 UU 37/2004 sebagai berikut:
- Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
Kepengurusan kekayaan debitor yang termasuk dalam harta pailit selanjutnya beralih kepada kurator dengan pengawasan oleh hakim pengawas, sehingga segala perbuatan yang mempengaruhi harta pailit tersebut harus dilakukan dengan persetujuan kurator.
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3085 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202231930 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232628 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202292456 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214361 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226121 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218508 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122397 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213661 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132619 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202125838 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111258 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218942 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127472 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216429 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153508 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186042 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133711 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125513 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202137991 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155729 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202178872 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021161648 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112170 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938213 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912852 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922750 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195635 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973537 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951368 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952646 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922605 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201944934 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911226 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145378 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923314 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195379 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201963849 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964627 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975221 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195775 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925723 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201928929 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199230 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197773 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855106 kali
Follow Us
