17 January 2022
6325
6325
Knowledge
Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”) Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan Asuransi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan Asuransi yang telah dicabut izin nya sekalipun tidak dapat mengajukan permohonan pailit secara sukarela tanpa persetujuan OJK.
Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh OJK. Hal ini dinyatakan kembali secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) yang menyebutkan bahwa kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan beralih menjadi kewenangan OJK
Kedudukan OJK dalam perkara kepailitan yaitu mewakili kreditor yang penunjukkannya berdasarkan surat kuasa khusus dari Dewan Komisioner OJK yang kemudian dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam lingkup kedudukan hukum dari debitor berdomisili. Prosedur yang harus ditempuh oleh OJK tetap mengacu pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam UU 37/2004.
Namun, sebelum menjalani prosedur beracara yang ada di UU 37/2004, ada ketentuan lain yang mengatur mengenai prosedur permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 51 UU Perasuransian, yaitu:
“
Berdasarkan prosedur diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa mekanisme dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, yaitu:
Referensi
Kepailitan Perusahaan Asuransi
Pada Artikel sebelumnya yang berjudul “KEPAILITAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA” telah dijelaskan secara singkat pengaturan kepailitan apabila ditinjau berdasarkan hukum Indonesia, lalu bagaimana ketentuan yang berlaku dan mengatur dalam hal terjadinya kepailitan pada perusahaan Asuransi?Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”) Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan Asuransi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan Asuransi yang telah dicabut izin nya sekalipun tidak dapat mengajukan permohonan pailit secara sukarela tanpa persetujuan OJK.
Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh OJK. Hal ini dinyatakan kembali secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) yang menyebutkan bahwa kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan beralih menjadi kewenangan OJK
Kedudukan OJK dalam perkara kepailitan yaitu mewakili kreditor yang penunjukkannya berdasarkan surat kuasa khusus dari Dewan Komisioner OJK yang kemudian dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga dalam lingkup kedudukan hukum dari debitor berdomisili. Prosedur yang harus ditempuh oleh OJK tetap mengacu pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam UU 37/2004.
Namun, sebelum menjalani prosedur beracara yang ada di UU 37/2004, ada ketentuan lain yang mengatur mengenai prosedur permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 51 UU Perasuransian, yaitu:
“
- Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.
- Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan.”
Berdasarkan prosedur diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa mekanisme dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, yaitu:
- Kreditor dari Perusahaan Asuransi tersebut menyampaikan permohonan kepada OJK untuk kemudian OJK melakukan kajian apakah dimungkinkan diajukannya pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan.
- OJK melalui Dewan Komisioner OJK dapat langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan bilamana terdapat pertimbangan – pertimbangan mengenai stabilitas dan kondisi keuangan dari Perusahaan Asuransi tersebut.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3180 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202233412 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202233092 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202296905 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214792 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216234 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218720 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122853 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213778 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132798 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202126084 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111375 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20219107 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127904 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216621 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202154726 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202188605 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133980 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125755 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138788 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202156210 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202179858 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021162200 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112326 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938513 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201913062 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201923330 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195791 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973941 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951743 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201954244 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922785 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945436 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911460 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145606 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923423 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195486 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201966738 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964951 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975475 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195911 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925823 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929402 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199359 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197883 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855494 kali
Follow Us
