27 January 2022
14361
14361
Knowledge
Permohonan Intervensi adalah bagian dari pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses yang sedang berlangsung. Pengaturan permohonan Intervensi dapat ditemukan dalam Literatur hukum, Rv (Reglement of de Burgerlijke Rechtvordering) dan Yurisprudensi.
Pengaturan Permohonan Intervensi
Pengertian intervensi berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, halaman 60 sebagaimana dikutip berikut:
Sedangkan pengaturan Intervensi berdasarkan Rv dapat ditemukan dalam Pasal 279 Rv, yang berbunyi:
“Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.”
Selanjutnya dalam praktek peradilan di Indonesia terdapat beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara konsisten telah menerapkan ketentuan RV mengenai Intervensi tersebut dengan mengizinkan pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara. Adapun kutipan kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:
Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1060 K/Sip/1972 tertanggal 14 Oktober 1975
Jenis – Jenis Intervensi
Pasal 279-282 Rv menjelaskan mengenai jenis-jenis intervensi yaitu sebagai berikut:
Prosedur Pengajuan Permohonan Intervensi
Berdasarkan ketentuan Pasal 280 Rv, pengajuan Permohonan Intervensi dapat diajukan pada hari sidang yang telah ditentukan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan. Berikut kutipan ketentuan Pasal 280 Rv:
“Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan.”
Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata
Dalam suatu perkara perdata, pihak ketiga yang berkepentingan dan diluar pihak yang sedang berperkara dimungkinkan untuk mengikutsertakan dirinya dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut dengan mengajukan permohonan intervensi.Permohonan Intervensi adalah bagian dari pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses yang sedang berlangsung. Pengaturan permohonan Intervensi dapat ditemukan dalam Literatur hukum, Rv (Reglement of de Burgerlijke Rechtvordering) dan Yurisprudensi.
Pengaturan Permohonan Intervensi
Pengertian intervensi berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, halaman 60 sebagaimana dikutip berikut:
Sedangkan pengaturan Intervensi berdasarkan Rv dapat ditemukan dalam Pasal 279 Rv, yang berbunyi:
“Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.”
Selanjutnya dalam praktek peradilan di Indonesia terdapat beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara konsisten telah menerapkan ketentuan RV mengenai Intervensi tersebut dengan mengizinkan pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara. Adapun kutipan kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:
Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1060 K/Sip/1972 tertanggal 14 Oktober 1975
Jenis – Jenis Intervensi
Pasal 279-282 Rv menjelaskan mengenai jenis-jenis intervensi yaitu sebagai berikut:
- Voeging, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat.Menurut pendapat ahli Mukti Arto yang dikutip dalam Jurnal Verstek – Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret berjudul Studi Kajian tentang Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata oleh Caroline Maria M. dan Harjono, menyebutkans bahwa pihak mana yang didukung oleh pihak ketiga dalam voeging bergantung pada kepentingan dari pihak ketiga atas objek perkara.Agar pihak ketiga dapat diterima sebagai pihak melalui intervensi secara voeging, maka setidaknya harus memenuhi syarat berikut:
- Permintaan masuk sebagai pihak berisi tuntutan hak tertentu;
- Adanya kepentingan hukum langsung dari pihak ketiga yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak berperkara;
- Kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.
- Tussenkomst, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri. menurut pendapat ahli Mukti Arto, pihak ketiga yang ingin masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung harus memiliki hubungan yang erat dengan pokok perkara.Hubungan langsung diartikan dalam konteks adanya hubungan hukum antara pihak ketiga dengan para pihak berperkara, atau karena objek perkara memiliki kaitan langsung dengan kepentingan hukumnya yang perlu dilindungi
- Vrijwaring atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. Tujuan utama vrijwaring masih menurut Mukti Arto yang dikutip Caroline dan Harjono adalah untuk membebaskan pihak yang menariknya (tergugat) dari kemungkinan akibat putusan atas pokok perkara. Tergugat dalam jawaban atau dupliknya dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar pihak ketiga ditarik sebagai pihak dalam pemeriksaan pokok perkara. Karakteristik vrijwaring sebagai berikut:
- Esensinya merupakan penggabungan tuntutan;
- Salah satu pihak yang bersengketa, dalam hal ini tergugat, menarik pihak ketiga ke dalam sengketa yang sedang dihadapi;
- Keikutsertaan pihak ketiga timbul karena paksaan, bukan karena inisiatifnya sendiri.
Prosedur Pengajuan Permohonan Intervensi
Berdasarkan ketentuan Pasal 280 Rv, pengajuan Permohonan Intervensi dapat diajukan pada hari sidang yang telah ditentukan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan. Berikut kutipan ketentuan Pasal 280 Rv:
“Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan.”
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3085 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202231930 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232628 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202292456 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226122 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216055 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218509 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122398 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213661 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132619 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202125838 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111258 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218942 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127472 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216429 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153509 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186046 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133711 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125514 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202137991 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155730 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202178872 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021161649 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112170 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938213 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912852 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922750 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195635 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973537 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951369 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952646 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922606 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201944934 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911226 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145378 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923314 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195379 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201963849 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964628 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975221 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195775 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925723 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201928929 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199230 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197773 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855106 kali
Follow Us
