25 November 2019
23330
23330
Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)
Sumber Gambar : jcdecaux.com
Seringkali terdapat pemahaman keliru yang menyebutkan bahwa Perseroan Publik dengan Perseroan Terbuka (Tbk.). Walaupun keduanya merupakan istilah yang hampir sama dan keduanya juga dapat melakukan penawaran umum atas sahamnya kepada masyarakat di Bursa Efek, namun faktanya terdapat perbedaan atas kedua istilah tersebut.
Pengertian Perseroan Publik diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) yaitu Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 UU40/2007 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU 8/1995”) yaitu apabila Perseroan telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar.
Sehingga dalam hal suatu perseroan yang sebelumnya didirikan sebagai Perseroan Tertutup namun seiring beroperasinya Perusahaan tersebut telah terdapat sekurangnya 300 pemegang saham dan modal disetor sebesar minimal Rp. 3 Miliar, maka secara hukum Perseroan Tertutup tersebut berubah menjadi Perseroan Publik dan harus memenuhi ketentuan Pasal 24 UU 40/2007 yang mengatur bahwa:
1. Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut; dan
2. Direksi Perseroan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik tersebut wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka (Tbk.) berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UU 40/2007 terbagi menjadi dua kriteria, yaitu:
1. Perseroan publik yang telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik yaitu memiliki pemegang saham sekurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar, atau
2. Perseroan yang melakukan penawaran umum (public offering) saham di Bursa Efek. Maksudnya perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.
Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perseroan Publik merupakan salah satu Perseroan Terbuka (Tbk) yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan pasar modal. Sehingga Perseroan Publik belum tentu melakukan penawaran saham (public offering) di Bursa Efek. Namun demikian, baik Perseroan publik maupun Perseroan yang melakukan penawaran saham (public offering) keduanya dikategorikan sebagai Perseroan Terbuka (Tbk).
***
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3180 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202233415 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202233093 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202296905 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214793 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226326 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216235 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218721 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122854 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213779 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132799 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202126085 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111376 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20219107 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127904 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216621 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202154727 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202188606 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133981 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125755 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138789 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202156210 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202179859 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021162200 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112326 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938513 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201913063 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195793 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973942 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951744 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201954244 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922785 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945437 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911460 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145607 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923424 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195487 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201966738 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964951 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975475 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195912 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925824 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929403 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199360 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197883 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855495 kali
Follow Us
