25 November 2019
22750
22750
Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)
Sumber Gambar : jcdecaux.com
Seringkali terdapat pemahaman keliru yang menyebutkan bahwa Perseroan Publik dengan Perseroan Terbuka (Tbk.). Walaupun keduanya merupakan istilah yang hampir sama dan keduanya juga dapat melakukan penawaran umum atas sahamnya kepada masyarakat di Bursa Efek, namun faktanya terdapat perbedaan atas kedua istilah tersebut.
Pengertian Perseroan Publik diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) yaitu Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 UU40/2007 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU 8/1995”) yaitu apabila Perseroan telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar.
Sehingga dalam hal suatu perseroan yang sebelumnya didirikan sebagai Perseroan Tertutup namun seiring beroperasinya Perusahaan tersebut telah terdapat sekurangnya 300 pemegang saham dan modal disetor sebesar minimal Rp. 3 Miliar, maka secara hukum Perseroan Tertutup tersebut berubah menjadi Perseroan Publik dan harus memenuhi ketentuan Pasal 24 UU 40/2007 yang mengatur bahwa:
1. Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut; dan
2. Direksi Perseroan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik tersebut wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka (Tbk.) berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UU 40/2007 terbagi menjadi dua kriteria, yaitu:
1. Perseroan publik yang telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik yaitu memiliki pemegang saham sekurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar, atau
2. Perseroan yang melakukan penawaran umum (public offering) saham di Bursa Efek. Maksudnya perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.
Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perseroan Publik merupakan salah satu Perseroan Terbuka (Tbk) yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan pasar modal. Sehingga Perseroan Publik belum tentu melakukan penawaran saham (public offering) di Bursa Efek. Namun demikian, baik Perseroan publik maupun Perseroan yang melakukan penawaran saham (public offering) keduanya dikategorikan sebagai Perseroan Terbuka (Tbk).
***
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3085 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202231930 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232628 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202292456 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214362 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226122 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216055 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218509 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122398 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213661 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132619 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202125838 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111258 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218942 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127472 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216429 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153509 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186046 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133711 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125514 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202137991 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155730 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202178872 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021161649 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112170 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938213 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912852 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195635 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973537 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951369 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952646 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922606 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201944934 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911226 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145378 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923314 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195379 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201963849 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964628 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975221 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195775 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925723 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201928929 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199230 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197773 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855106 kali
Follow Us
