13 August 2021
8941
8941
Knowledge
Perbedaan pertama dapat dilihat adri pendapat ahli Yahya Harahap yang berpendapat bahwa apabila terjadi pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, maka likuidasi atas pembubaran tersebut dilakukan oleh Likuidator, sedangkan pembubaran perseroan yang terjadi karena harta pailit perseroan telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi maka yang bertindak melakukan likuidasi adalah Kurator.
Selanjutnya Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan Niaga yang mengangkatnya. Pada saat perusahaan dalam keadaan likuidasi dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas, orang yang akan melakukan pengurusan harta kekayaan atau boedel harta perusahaan adalah Likuidator, status badan hukum perusahaan yang sedang dalam keadaan likuidasi tidak hilang sampai dengan selesainya likuidasi yang dilakukan oleh likuidator yang diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS atau pengadilan. Terdapat beberapa alasan pengangkatan Likuidator yaitu sebagai berikut:
Dalam menjalankan tugasnya, Likuidator memiliki kewajiban sebagai berikut:
Berbeda dengan Likuidator, Kurator diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) yaitu Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU Kepailitan.
Dalam menjalankan tugasnya, Kurator memiliki kewajiban sebagai berikut:
Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator
Likuidator dan Kurator, keduanya merupakan profesi yang dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, apakah perbedaan keduanya?Perbedaan pertama dapat dilihat adri pendapat ahli Yahya Harahap yang berpendapat bahwa apabila terjadi pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, maka likuidasi atas pembubaran tersebut dilakukan oleh Likuidator, sedangkan pembubaran perseroan yang terjadi karena harta pailit perseroan telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi maka yang bertindak melakukan likuidasi adalah Kurator.
Selanjutnya Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan Niaga yang mengangkatnya. Pada saat perusahaan dalam keadaan likuidasi dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas, orang yang akan melakukan pengurusan harta kekayaan atau boedel harta perusahaan adalah Likuidator, status badan hukum perusahaan yang sedang dalam keadaan likuidasi tidak hilang sampai dengan selesainya likuidasi yang dilakukan oleh likuidator yang diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS atau pengadilan. Terdapat beberapa alasan pengangkatan Likuidator yaitu sebagai berikut:
- Pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS;
- Habis jangka waktu berdiri Perseroan sesuai dengan anggaran dasar;
- Dicabutnya status kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga; dan
- Dicabutnya Izin Usaha sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi.
Dalam menjalankan tugasnya, Likuidator memiliki kewajiban sebagai berikut:
- Melakukan pencatatan serta pengumpulan harta kekayaan dan utang piutang Perseroan;
- Melakukan pengumuman rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI);
- Melakukan pembayaran kepada kreditor dan pemegang saham;
- Melakukan tindakan lainnya yang perlu dilakukan terkait pemberesan harta kekayaan.
Berbeda dengan Likuidator, Kurator diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) yaitu Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU Kepailitan.
Dalam menjalankan tugasnya, Kurator memiliki kewajiban sebagai berikut:
- Mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada kreditor;
- Pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor dalam kepailitan;
- Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan keterangan debitor pailit;
- Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
Author
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3085 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202231930 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232628 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202292456 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214361 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226121 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216054 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218508 kali
- Jenis-Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122397 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213661 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132619 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana27 Aug 202125838 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111258 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127472 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216429 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153508 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186042 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133711 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125513 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202137991 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155729 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202178872 kali
- Jenis Jenis Peradila di Indonesia06 Mar 2021161648 kali
- Kewajiban Pengguna Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112170 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938213 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912852 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922750 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195635 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973537 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951368 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952646 kali
- The Obligation to Use Rupiah Currency in the Territory of Republic of Indonesia10 Sep 201922605 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201944934 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911226 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145378 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923314 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195379 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201963849 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964627 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975221 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195775 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925723 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201928929 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199230 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197773 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855106 kali
Follow Us
