13 May 2019
25750
25750
Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?
Sumber gambar : http://way-oflife.com
Dapatkah seseorang dipidana karena tidak mampu membayar utang?
Pinjam meminjam uang seseorang kepada seorang lainnya merupakan hal yang sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari dan tidak jarang timbul masalah baru jika seseorang yang berutang (Debitur) tidak dapat melunasi utangnya kepada orang yang berpiutang (Kreditur). Pertanyaannya, dapatkah Debitur tersebut dituntut pidana karena ketidakmampuannya dalam membayar utangnya?
Dalam ilmu hukum, permasalahan utang – piutang antara Debitur dengan Kreditur merupakan ranah hukum perdata, sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan pelanggaran ranah perdata atau disebut Wanprestasi. Debitur yang tidak mampu membayar utangnya tidak dapat dituntut pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU39/1999”) yang menyebutkan
“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.”
Ini artinya, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya dalam membayar utang. Sehingga upaya yang lebih tepat dilakukan Kreditur jika Debitur tidak dapat membayar utangnya adalah upaya gugatan perdata atas dasar wanprestasi dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Walaupun demikian, permasalahan utang piutang dimungkinkan untuk masuk dalam ketentuan hukum pidana apabila terdapat unsur penipuan yang disengaja dan dengan niat jahat (mens rea) di dalamnya, hal ini sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-udang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Kesimpulannya, Debitur yang tidak dapat membayar utangnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana sepanjang Debitur tidak dengan sengaja dan dengan niatan jahat melakukan penipuan atas adanya utang – piutang tersebut.
********
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3111 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202232376 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232764 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202293450 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214521 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226163 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216114 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218581 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122577 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213693 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132670 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202125914 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111294 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218985 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127574 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216474 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153785 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186805 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133775 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125570 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138186 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155868 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202179182 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021161724 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112216 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938277 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912903 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922932 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195677 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973657 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951456 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952957 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922651 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945050 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911280 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145451 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923344 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195402 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201964908 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964722 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975260 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195810 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929025 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199268 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197798 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855235 kali
Follow Us
