21 October 2019
71355
71355
Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan
.png)
Sumber Gambar : theincometaxschool.com
Terdapat banyak pemahaman yang salah dalam kaitannya dengan gugatan dan permohonan dalam suatu prosedur beracara di Pengadilan. Oleh karena itu, dibawah ini akan dicoba diulas lebih lanjut terkait dengan perbedaan antara gugatan dan permohonan apabila ditinjau dari aspek pengertian keduanya, dasar hukum, ciri khas masing-masing, proses pemeriksaan di pengadilan dan contoh sederhana keduanya.
1. Pengertian
Gugatan merupakan suatu surat tuntutan hak (dalam permasalahan perdata) yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat.
Sedangkan permohonan, menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan memberi pengartian tentang Permohonan sebagai suatu surat permohonan permasalahan perdata yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang didalamnya berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.
2. Dasar Hukum
Dasar hukum gugatan dapat dilihat dari bentuknya. Bentuk gugatan terdapat 2 macam, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) juncto Pasal 142 Rectsreglement voor de Buitengewesten (RBg) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 HIR untuk gugatan lisan. Akan tetapi, yang paling diutamakan tetaplah gugatan tertulis.
Permohonan dapat disebut juga sebgaia gugatan voluntair dimana maksdunya adalah gugatan permohonan dilakukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Landasan hukum permohonan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 14/1970). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair.
3. Ciri khas
Ciri khas dari gugatan, adalah:
- Permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa;
- Terjadi sengketa diantara pihak, minimal 2 (dua) pihak (penggugat dan tergugat);
- Tidak dapat dilakukan secara sepihak;
- Kekuatan mengikat, keputusan hakim hanya mempunyai kekuasaan mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa ataupun didengarkan keterangannya.
Ciri khas permohonan adalah:
- Masalah yang diajukan bersifat sepihak saja;
- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dan tanpa pihak lain;
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak.
- Keputusan hakim mengikat terhadap semua orang.
4. Proses Pemeriksaan
Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor (contradictoir), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (conclusion). Pengecualian terhadap pemeriksaan contradictoir dapat dilakukan melalui verstek atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Setelah pemeriksaan sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.
Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex-parte yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (beschikking; decree). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalan gugatan contentiosa dengan bentuk putusan berupa vonis (award).
5. Contoh - contoh
Contoh sederhana dari gugatan ialah gugatan wanprestasi atas kelalaian seseorang dalam memenuhi kewajibannya dan gugatan ganti rugi yang dialami seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain. Sedangkan contoh sederhana dari permohonan adalah permohonan pengakuan anak kepada Pengadilan, permohonan penetapan ahli waris,
Referensi:
Yahya Harahap. (2005) “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”. Sinar Grafika. Jakarta.
***
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
2586 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202223622 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202230889 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202281564 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202212276 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20225315 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20215500 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20217297 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202121210 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213108 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202131710 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202124671 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202110593 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20217914 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202126245 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20215682 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202150891 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202175739 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202132346 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202124518 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202134189 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202153593 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202174954 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021160214 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202111350 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201937095 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912011 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201919345 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20194916 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201950220 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201948047 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201921623 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201942611 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201910452 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019143693 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201922769 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20194798 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201957973 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201963210 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201974153 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195157 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925223 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201927103 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20198585 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197223 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201853913 kali
Follow Us
