25 November 2019
23528
23528
Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)
Sumber Gambar : jcdecaux.com
Seringkali terdapat pemahaman keliru yang menyebutkan bahwa Perseroan Publik dengan Perseroan Terbuka (Tbk.). Walaupun keduanya merupakan istilah yang hampir sama dan keduanya juga dapat melakukan penawaran umum atas sahamnya kepada masyarakat di Bursa Efek, namun faktanya terdapat perbedaan atas kedua istilah tersebut.
Pengertian Perseroan Publik diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) yaitu Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 UU40/2007 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU 8/1995”) yaitu apabila Perseroan telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar.
Sehingga dalam hal suatu perseroan yang sebelumnya didirikan sebagai Perseroan Tertutup namun seiring beroperasinya Perusahaan tersebut telah terdapat sekurangnya 300 pemegang saham dan modal disetor sebesar minimal Rp. 3 Miliar, maka secara hukum Perseroan Tertutup tersebut berubah menjadi Perseroan Publik dan harus memenuhi ketentuan Pasal 24 UU 40/2007 yang mengatur bahwa:
1. Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut; dan
2. Direksi Perseroan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik tersebut wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka (Tbk.) berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UU 40/2007 terbagi menjadi dua kriteria, yaitu:
1. Perseroan publik yang telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik yaitu memiliki pemegang saham sekurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar, atau
2. Perseroan yang melakukan penawaran umum (public offering) saham di Bursa Efek. Maksudnya perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.
Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perseroan Publik merupakan salah satu Perseroan Terbuka (Tbk) yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan pasar modal. Sehingga Perseroan Publik belum tentu melakukan penawaran saham (public offering) di Bursa Efek. Namun demikian, baik Perseroan publik maupun Perseroan yang melakukan penawaran saham (public offering) keduanya dikategorikan sebagai Perseroan Terbuka (Tbk).
***
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3208 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202234036 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202233334 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202297847 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214908 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226442 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216287 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218794 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122954 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213826 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132851 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202126171 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111410 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20219168 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202128133 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216675 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202154893 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202189190 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202134123 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125835 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138996 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202156398 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202180095 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021162297 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112399 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938612 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201913144 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195853 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201974053 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951842 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201954585 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922881 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945543 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911518 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145708 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923478 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195530 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201967284 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201965033 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975541 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195965 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925868 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929538 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199409 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197934 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855621 kali
Follow Us
