30 July 2019
5401
5401
Hak Penumpang Jika Pesawat Delay
Sumber Gambar : claim4flights.com
Faktor cuaca yang kurang mendukung, adanya bencana alam ataupun kurangnya kesiapan teknis dari pesawat yang akan mengudara merupakan salah satu faktor dari adanya keterlambatan jadwal penerbangan dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Keterlambatan ini biasa disebut dengan Delay. Delay atau keterlambatan penerbangan ini sudah sangat sering terjadi dan dialami oleh beberapa calon penumpang yang sering menggunakan transportasi udara. Untuk delay dengan sebab atau alasan apapun, maskapai penerbangan yang terkena delay tersebut harus wajib memberikan kompensasi kepada calon penumpang atas waktunya yang terbuang untuk menunggu waktu delaynya pesawat.
Kompensasi yang dapat diberikan oleh pihak maskapai kepada calon penumpang bisa berupa makanan, sejumlah uang tunai, hingga dipindahkan ke maskapai penerbangan lainnya, sesuai dengan lamanya waktu delay dari maskapai tersebut. Hak dan kompensasi yang harus didapatkan oleh calon penumpang ini ternyata sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Pengangkutan Angkatan Udara (“Permenhub 77/2011”) dan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia (“Permenhub 89/2015”).
Dari peraturan tersebut, sudah diatur tentang kompensasi-kompensasi yang harus didapatkan oleh sang calon penumpang. Kompensasi ganti rugi yang harus didapatkan oleh calon penumpang maskapai yang sedang delay adalah sebagai berikut:
1. Delay sekitar 30 sampai 90 menit, maskapai wajib memberikan snack seperti roti dan air mineral cup.
2. Delay sekitar 90 sampai 180 menit, maskapai wajib memberikan snack dan makanan berat. Penumpang juga boleh meminta untuk dipindahkan ke penerbangan lain yang sedang beroperasi tanpa adanya biaya tambahan.
3. Delay lebih dari 180 menit, maskapai wajib memberikan snack dan makanan berat. Apabila penumpang tidak dapat dipindahkan ke penerbangan lain maka penumpang juga wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan di hari berikutnya.
4. Keterlambatan lebih dari 4 jam, maskapai harus memberikan akan ganti rugi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang.
5. Ganti rugi sebesar 50% dari ketentuan atau Rp. 150.000 per penumpang jika maskapai menawarkan tempat tujuan lain terdekat dari tujuan awal (Rerouting) dan maskapai wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara.
6. Pembatalan penerbangan Pihak maskapai wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya dan apabila tidak dapat dialihkan maka penumpang wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya. Jika penumpang menolak diterbangkan akibat keterlambatan lebih dari 180 menit atau akibat pembatalan penerbangan maka maskapai wajib mengembalikan harga tiket yang sudah di bayarkan oleh penumpang kepada perusahaan penerbangan.
Kepatuhan Pihak Maskapai dalam menangani keterlambatan penerbangan sesuai peraturan yang berlaku berpengaruh pada penialian Maskapai tersebut, dalam hal bobot penilaian suatu Maskapai di bawah batas penilaian minimum berdasarkan (“Permenhub 89/2015”) maka Maskapai yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan rute baru, pengurangan rute bahkan pencabutan izin usaha.
***
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3110 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202232375 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232763 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202293448 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214520 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226162 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216113 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218580 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122576 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213692 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132670 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202125913 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111293 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218985 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127573 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216473 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153783 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186803 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133774 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125569 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138185 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155867 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202179181 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021161724 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112215 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938277 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912903 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922932 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195677 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973656 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951452 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952957 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922650 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945049 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911279 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145450 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923343 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201964905 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964721 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975258 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195809 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925750 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929025 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199267 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197797 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855234 kali
Follow Us
