28 January 2019
7933
7933
Casualty & Liability
Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian
Sumber Gambar : peruri.co.id
Penggunaan meterai dalam suatu perjanjian atau kontrak menjadi suatu hal yang sangat umum dalam melakukan suatu transaksi. Namun kenyataannya seringkali pihak yang terlibat tidak mengetahui fungsi sebenarnya dari meterai dalam perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Beberapa berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, perjanjian atau kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan rela membuat ulang perjanjian tersebut, bahkan ada pihak yang tidak mau memenuhi atau melaksanakan janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian dengan alasan ketidaksahannya perjanjian tersebut karena tidak dibubuhi meterai.
Perlu diketahui bahwa ada atau tidaknya meterai dalam sebuah perjanjian bukan merupakan suatu indikator yang menjadi ukuran keabsahan suatu perjanjian atau kontrak melainkan sebagai perwujudan dari kewajiban dan peran masyarakat untuk secara langsung dan bersama–sama turut dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional melalui pemungutan Bea Meterai walaupun dalam jumlah yang kecil.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (“UU 13/1985”), fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu sehingga bukanlah merupakan ukuran syarat sah atau tidaknya suatu perjanjian atau kontrak.
Ketentuan penggunaan meterai diwajibkan bagi perjanjian atau kontrak dalam hal dijadikan alat bukti di Pengadilan. Bagi perjanjian atau kontrak yang belum dibubuhi meterai dapat melakukan pelunasan Bea Meterai yang terutang melalui prosedur “Pemeteraian Kemudian” dengan menggunakan Meterai Tempel atau Surat Setoran Pajak yang kemudian disahkan oleh Pejabat Pos sehingga dapat dijadikan alat bukti di pengadilan tanpa harus membuat ulang keseluruhan perjanjian atau kontrak.
Kekuatan pembuktian di pengadilan atas alat bukti berupa perjanjian atau kontrak yang dilakukan Pemeteraian Kemudian memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian atau kontrak yang telah bermeterai pada saat pembuatan.
Perjanjian atau kontrak merupakan ranah hukum perdata, sehingga sah tidaknya suatu surat perjanjian atau kontrak tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai namun oleh Pasal 1320 KUH Perdata yaitu (1) kesepakatan (2) Cakap hukum / dewasa (3)Pokok persoalan tertentu (4) suatu sebab yang tidak terlarang.
Artinya meterai bukanlah ukuran yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian. Jika isi suatu perjanjian atau kontrak mengandung hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata perjanjian atau kontrak tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan yuridis sekalipun telah dibubuhi oleh meterai.
***
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3208 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202234035 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202233334 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202297847 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214908 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226442 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216287 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218794 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122954 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213826 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132851 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202126171 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111410 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20219168 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202128133 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216675 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202154893 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202189189 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202134123 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125835 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138995 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202156398 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202180095 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021162297 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112398 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938612 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201913144 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201923528 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195853 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201974053 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951842 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201954581 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922880 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945543 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911518 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145708 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923478 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195530 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201967284 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201965033 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975541 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195965 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925868 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929538 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199409 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855621 kali
Follow Us
