10 September 2019
22650
22650
Accounting & Finance
Sanksi Jika Tidak Menggunakan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran
Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI
Source image: istockphoto.com
Dalam rangka menegakkan kedaulatan rupiah sekaligus mendukung stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia (BI) telah menetapkan aturan kewajiban menggunakan mata uang rupiah dalam bertransaksi di Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 (“PBI 17/2015”) tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2015 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2015. PBI 17/2015 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU 7/2011”) dan berlaku bagi siapa saja yang bertransaksi di wilayah Negara Indonesia, baik penduduk maupun bukan penduduk dan berlaku untuk orang asing yang bekerja di wilayah Indonesia.
Transaksi yang diwajibkan untuk menggunakan mata uang rupiah sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
3. Kegiatan penyetoran Rupiah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada Bank.
4. Transaksi tunai (menggunakan uang kertas dan/atau uang logam sebagai alat pembayaran) dan non tunai (cek, bilyet, giro, kartu kredit, kartu debit dan uang elektronik).
Walaupun demikian, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 14 PBI 17/2017 memberikan pengecualian atas kewajiban penggunaan Rupiah dalam beberapa transaksi yaitu pengecualian atas transaksi sebagai berikut:
1. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang hanya dapat dilakukan oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri;
3. Transaksi perdagangan internasional yang meliputi:
- kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia yaitu perdagangan barang antarnegara atau lintas negara
- kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara (i) pasokan lintas batas (cross border supply) yaitu kegiatan penyediaan jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lain seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau (ii) konsumsi di luar negeri (consumption abroad) yaitu kegiatan penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau rawat di rumah sakit luar negeri.
4. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing;
5. Transaksi pembiayaan internasional;
6. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank;
7. Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder;
8. Penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
Selain dari kewajiban dan pengecualian penggunaan Rupiah dalam Transaksi di Republik Indonesia, PBI 17/2015 juga mengatur bahwa Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.
Sanksi Jika Tidak Menggunakan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran
Jika tetap melakukan pembayaran dengan mata uang selain rupiah, maka sanksinya berupa sanksi administratif dan/atau juga sanksi pidana. Sanksi administratif berdasarkan Pasal 18 PBI 17/2015 berupa sanksi (i) teguran tertulis (ii) kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau (iii) larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.
Pasal 33 ayat (1) UU 7/2011 mengatur bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam (i) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran (ii) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (iii) transaksi keuangan lainnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3110 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202232376 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232763 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202293448 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214520 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226162 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216113 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218580 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122576 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213693 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132670 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202125913 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111293 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218985 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127574 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216473 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153783 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186804 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133774 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125569 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138186 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155867 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202179181 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021161724 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112215 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938277 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912903 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922932 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195677 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973657 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951452 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952957 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945050 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911280 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145450 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923343 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195402 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201964905 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964722 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975258 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195810 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925750 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929025 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199268 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197797 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855234 kali
Follow Us
