10 September 2019
21624
21624
Accounting & Finance
Sanksi Jika Tidak Menggunakan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran
Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI
Source image: istockphoto.com
Dalam rangka menegakkan kedaulatan rupiah sekaligus mendukung stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia (BI) telah menetapkan aturan kewajiban menggunakan mata uang rupiah dalam bertransaksi di Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 (“PBI 17/2015”) tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2015 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2015. PBI 17/2015 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU 7/2011”) dan berlaku bagi siapa saja yang bertransaksi di wilayah Negara Indonesia, baik penduduk maupun bukan penduduk dan berlaku untuk orang asing yang bekerja di wilayah Indonesia.
Transaksi yang diwajibkan untuk menggunakan mata uang rupiah sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
3. Kegiatan penyetoran Rupiah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada Bank.
4. Transaksi tunai (menggunakan uang kertas dan/atau uang logam sebagai alat pembayaran) dan non tunai (cek, bilyet, giro, kartu kredit, kartu debit dan uang elektronik).
Walaupun demikian, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 14 PBI 17/2017 memberikan pengecualian atas kewajiban penggunaan Rupiah dalam beberapa transaksi yaitu pengecualian atas transaksi sebagai berikut:
1. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang hanya dapat dilakukan oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri;
3. Transaksi perdagangan internasional yang meliputi:
- kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia yaitu perdagangan barang antarnegara atau lintas negara
- kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara (i) pasokan lintas batas (cross border supply) yaitu kegiatan penyediaan jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lain seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau (ii) konsumsi di luar negeri (consumption abroad) yaitu kegiatan penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau rawat di rumah sakit luar negeri.
4. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing;
5. Transaksi pembiayaan internasional;
6. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank;
7. Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder;
8. Penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
Selain dari kewajiban dan pengecualian penggunaan Rupiah dalam Transaksi di Republik Indonesia, PBI 17/2015 juga mengatur bahwa Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.
Sanksi Jika Tidak Menggunakan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran
Jika tetap melakukan pembayaran dengan mata uang selain rupiah, maka sanksinya berupa sanksi administratif dan/atau juga sanksi pidana. Sanksi administratif berdasarkan Pasal 18 PBI 17/2015 berupa sanksi (i) teguran tertulis (ii) kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau (iii) larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.
Pasal 33 ayat (1) UU 7/2011 mengatur bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam (i) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran (ii) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (iii) transaksi keuangan lainnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
2587 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202223632 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202230891 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202281572 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202212278 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20225315 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20215501 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20217297 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202121210 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213108 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202131710 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202124674 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202110593 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20217915 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202126245 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20215682 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202150895 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202175744 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202132347 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202124518 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202134189 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202153595 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202175001 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021160216 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202111351 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201937095 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912011 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201919349 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20194917 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201971362 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201950221 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201948059 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201942611 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201910454 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019143696 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201922769 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20194798 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201957976 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201963211 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201974154 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195157 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925223 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201927105 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20198586 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197226 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201853915 kali
Follow Us
