64907
Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING
Source image: www.flaticon.com
Setiap orang pasti berinteraksi dengan orang lain baik dengan tetangganya, rekan kantornya, rekan sekolahnya dan lainnya, interaksi tersebut menimbulkan suatu hubungan kekerabatan, dan sebagai seorang kerabat maka tidak jarang seseorang berinisatif untuk melakukan sesuatu atas kepentingan kerbatnya tersebut tanpa adanya suatu perintah untuk melakukannya. Dalam Hukum Indonesia, hal ini disebut dengan Zaakwarneming atau Perwakilan Sukarela.
Pengertian Zaakwarneming menurut Pasal 1354 KUHPerdata adalah:
"Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya."
Contoh ilustrasi Zaakwarneming dalam kehidupan sehari – hari yaitu sebagai berikut :
- A adalah seorang Karyawan dan memiliki seekor Kucing peliharaan yang berada di halaman depan rumahnya, pada suatu waktu A diharuskan pergi meninggalkan rumah selama 3 hari karena urusan kantor.
- B merupakan Tetangga dari A, suatu waktu B melintasi rumah A dan melihat Kucing peliharaan A dalam keadaan tidak sehat, lalu dengan inisiatif sendiri, B memberi makan dan minum serta memandikan Kucing tersebut, maka B melakukan Zaakwarneming untuk mengurus Kucing peliharaan A.
Lalu apakah ada konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan B? dari ilustrasi tersebut dan berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdata, B berkewajiban untuk terus merawat Kucing peliharaan A sampai dengan A pulang dan merawatnya sendiri.
Orang yang melakukan Zaakwarneming disebut sebagai Gestor, seorang Gestor memiliki Hak dan Kewajiban apabila dilihat berdasarkan KUHPerdata, diantaranya:
-
Gestor berkewajiban untuk bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik dan melakukan pengurusan secara layak dan sebaik-baiknya.
-
Gestor berkewajiban untuk meneruskan pekerjaan yang telah diurusnyaa sampai dengan orang yang diwakili dapat meneruskannya dalam hal orang yang diwakilinya meninggal dunia sebelum urusannya selesai maka Gestor harus meneruskan pekerjaannya sampai ahli warisnya dapat mengambil alih kewajibannya.
-
Gestor bertanggung jawab atas kerugian orang yang diwakilinya yang disebabkan karena pelaksanaan tugas yang kurang baik dari Gestor.
-
Gestor berhak mendapatkan penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam bagian pengurusan kepentingan secara sukarela tersebut. Namun demikian, Gestor tidak berhak atas suatu upah.
- Gestor mempunyai hak retensi, yaitu hak menahan barang-barang kepunyaan orang yang diwakilinya sampai pengeluaran-pengeluarannya dibayar kembali.
********
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3111 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202232376 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232764 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202293449 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214521 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226162 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216113 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218581 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122577 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213693 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132670 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202125913 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111294 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218985 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127574 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216473 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202153784 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186805 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133774 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125570 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138186 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155868 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202179181 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021161724 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112215 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938277 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912903 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922932 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195677 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973657 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951453 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952957 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922651 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945050 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911280 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145450 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923343 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195402 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964722 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975259 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195810 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925750 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929025 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199268 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197798 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855234 kali
Follow Us
