09 July 2021
53785
53785
Pengetahuan Umum
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita perlu mengetahui Asas-Asas hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) karena Asas tersebut yang selanjutnya akan menentukan yurisdiksi hukum mana yang akan dijadikan acuan atau dasar, Andi Hamzah dalam bukunya Asas–Asas Hukum Pidana menyebutkan Asas-Asas tersebut sebagai berikut:
Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa apabila terdapat WNI yang melakukan tindak pidana di luar Negeri, sepanjang tindak pidana tersebut tidak menyebabkan kerugian terhadap sebagian besar Negara, maka berdasarkan Asas Personalitas, Yurisdiksi hukum yang berlaku dan mengatur adalah Yurisdiksi Hukum Republik Indonesia.
Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain
Setiap Negara memiliki Yurisdiksi hukum masing-masing dalam mengatur ketertiban warga negaranya, lalu bagaimana jika terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) melakukan tindak pidana di negara lain? Yurisdiksi hukum mana yang akan digunakan sebagai dasar tindak pidana tersebut, apakah negara tempat WNI melakukan tindak pidana, atau yurisdiksi hukum Republik Indonesia?Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita perlu mengetahui Asas-Asas hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) karena Asas tersebut yang selanjutnya akan menentukan yurisdiksi hukum mana yang akan dijadikan acuan atau dasar, Andi Hamzah dalam bukunya Asas–Asas Hukum Pidana menyebutkan Asas-Asas tersebut sebagai berikut:
- Asas Teritorialitas (Pasal 2 KUHP)
- Asas Nasional Aktif (Pasal 5 KUHP )
- Asas Nasional Pasif (Pasal 7 KUHP)
- Asas Universalitas
Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa apabila terdapat WNI yang melakukan tindak pidana di luar Negeri, sepanjang tindak pidana tersebut tidak menyebabkan kerugian terhadap sebagian besar Negara, maka berdasarkan Asas Personalitas, Yurisdiksi hukum yang berlaku dan mengatur adalah Yurisdiksi Hukum Republik Indonesia.
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3112 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202232376 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202232764 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202293450 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214521 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226163 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216114 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218581 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122577 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213693 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132671 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202125914 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111294 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20218985 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202127574 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216474 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202186805 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202133775 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125570 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138186 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202155868 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202179182 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021161724 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112216 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938277 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201912904 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201922932 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195677 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201973657 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951456 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201952957 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922651 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945050 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911280 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145451 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923344 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195402 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201964908 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201964722 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975260 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195810 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925751 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929025 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199268 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197798 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855235 kali
Follow Us
