13 August 2021
9156
9156
Pengetahuan Umum
Perbedaan pertama dapat dilihat adri pendapat ahli Yahya Harahap yang berpendapat bahwa apabila terjadi pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, maka likuidasi atas pembubaran tersebut dilakukan oleh Likuidator, sedangkan pembubaran perseroan yang terjadi karena harta pailit perseroan telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi maka yang bertindak melakukan likuidasi adalah Kurator.
Selanjutnya Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan Niaga yang mengangkatnya. Pada saat perusahaan dalam keadaan likuidasi dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas, orang yang akan melakukan pengurusan harta kekayaan atau boedel harta perusahaan adalah Likuidator, status badan hukum perusahaan yang sedang dalam keadaan likuidasi tidak hilang sampai dengan selesainya likuidasi yang dilakukan oleh likuidator yang diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS atau pengadilan. Terdapat beberapa alasan pengangkatan Likuidator yaitu sebagai berikut:
Dalam menjalankan tugasnya, Likuidator memiliki kewajiban sebagai berikut:
Berbeda dengan Likuidator, Kurator diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) yaitu Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU Kepailitan.
Dalam menjalankan tugasnya, Kurator memiliki kewajiban sebagai berikut:
Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator
Likuidator dan Kurator, keduanya merupakan profesi yang dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, apakah perbedaan keduanya?Perbedaan pertama dapat dilihat adri pendapat ahli Yahya Harahap yang berpendapat bahwa apabila terjadi pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, maka likuidasi atas pembubaran tersebut dilakukan oleh Likuidator, sedangkan pembubaran perseroan yang terjadi karena harta pailit perseroan telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi maka yang bertindak melakukan likuidasi adalah Kurator.
Selanjutnya Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan Niaga yang mengangkatnya. Pada saat perusahaan dalam keadaan likuidasi dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas, orang yang akan melakukan pengurusan harta kekayaan atau boedel harta perusahaan adalah Likuidator, status badan hukum perusahaan yang sedang dalam keadaan likuidasi tidak hilang sampai dengan selesainya likuidasi yang dilakukan oleh likuidator yang diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS atau pengadilan. Terdapat beberapa alasan pengangkatan Likuidator yaitu sebagai berikut:
- Pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS;
- Habis jangka waktu berdiri Perseroan sesuai dengan anggaran dasar;
- Dicabutnya status kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga; dan
- Dicabutnya Izin Usaha sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi.
Dalam menjalankan tugasnya, Likuidator memiliki kewajiban sebagai berikut:
- Melakukan pencatatan serta pengumpulan harta kekayaan dan utang piutang Perseroan;
- Melakukan pengumuman rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI);
- Melakukan pembayaran kepada kreditor dan pemegang saham;
- Melakukan tindakan lainnya yang perlu dilakukan terkait pemberesan harta kekayaan.
Berbeda dengan Likuidator, Kurator diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) yaitu Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU Kepailitan.
Dalam menjalankan tugasnya, Kurator memiliki kewajiban sebagai berikut:
- Mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada kreditor;
- Pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor dalam kepailitan;
- Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan keterangan debitor pailit;
- Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3200 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202233894 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202233258 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202297721 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214886 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226408 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216273 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218775 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122930 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213812 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132837 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202126154 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111401 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202128075 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216662 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202154861 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202189098 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202134067 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125821 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138956 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202156351 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202180047 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021162280 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112380 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938574 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201913126 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201923486 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195843 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201974011 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951812 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201954511 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922842 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945516 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911504 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145688 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923460 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195520 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201967219 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201965012 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975522 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195944 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925856 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929509 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199397 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197922 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855576 kali
Follow Us
