17 October 2019
51812
51812
Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana
.png)
Sumber Gambar : pixabay.com
Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya.
Tindak pidana itu sendiri dapat dibagi atas dasar-dasar tertentu, salah satunya adalah dibagi atas ringan atau beratnya suatu tindakan pidana tersebut. Penggolongan ringan dan beratnya suatu tindak pidana ini didasarkan pada jenis tindakan yang dilakukan sehingga berefek terhadap jenis dan lamanya waktu hukuman yang diberikan. Tindak Pidana Ringan (“Tipiring”) dan pelanggaran merupakan perbuatan hukum yang tergolong sebagai perbuatan hukum dengan lama waktu yang relatif singkat dan denda yang ringan, Kriteria Tipiring dengan pelanggaran pun hampir mirip, lalu apa perbedaan antara Tipiring dengan Pelanggaran?
Apabila dilihat dari segi pengertian, pengertian Tipiring berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) jo Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (“Perkababinkam Polri 13/2009”) pada intinya mengartikan Tipiring sebagai perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pelanggaran menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa pelanggaran adalah delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.
Berdasarkan pengertian diatas, Tipiring tergolong sebagai Kejahatan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP” sedangkan Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Pelanggaran berdasarkan Buku III KUHP tidak pernah diancamkan suatu pidana penjara sedangkan pada Tipiring berdasarkan Buku II KUHP memiliki ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama selama 3 (tiga) bulan.
Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga memberikan perbedaan antara pelanggaran dengan Tipiring. Beliau menyampaikan bahwa keikutsertaan dan pembantuan seseorang dalam melakukan Tipiring yang tergolong sebagai kejahatan memiliki konsekuensi atas hukuman sedangkan keikutsertaan dan pembantuan dalam melakukan pelangaran tidak dihukum. Dari segi percobaan dalam melakukan Tipiring dan pelanggaran pun memiliki perbedaan. Percobaan dalam melakukan Tipiring berdasarkan Buku II KUHP dapat dipidana sedangkan percobaan dalam melakukan pelanggaran berdasarkan Buku III KUHP tidak dapat dipidana.
Contoh perbuatan yang tergolong pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 antara lain mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu; membuat kegaduhan di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau siding dan sebagainya. Sedangkan contoh Tipiring dimuat dalam Lampiran Perkababinkam Polri 13/2009 antara lain :
a. Mengganggu ketentraman dengan memeberikan teriakan isyarat palsu.
b. Membuat gaduh pertemuan Agama.
c. Membuat gaduh di sidang pengadilan negeri.
d. Kealpaan yang menimbulkan rusaknya materai (segel)
e. Penganiayaan terhadap binatang, sengaja membuat sakit, cacad, merusak kesehatan.
f. Penghinaan Ringan.
g. Penghinaan dengan tulisan.
h. Karena salahnya orang menjadi tertahan.
i. Penganiayaan Ringan.
j. Pencurian Ringan.
k. Penggelapan Ringan
l. Penipuan Ringan
m. Penipuan terhadap pembeli.
n. Menjual, menawarkan makanan / minuman yang sudah rusak sehingga dapat merusak kesehatan.
Namun demikian, disamping rangkaian perbedaan sebagaimana dijelaskan diatas, Tipiring dan Pelanggaran memiliki beberapa persamaan pengaturan, diantaranya, seseorang yang melakukan Tipiring maupun pelanggara tidak dapat dilakukan penahanan,
Referensi:
Andi Hamzah. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Lamintang. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
***
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3200 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202233894 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202233258 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202297722 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214886 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226408 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216273 kali
- Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan08 Nov 20218775 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122930 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213812 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132837 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202126154 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111401 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20219157 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202128075 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216662 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202154861 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202189099 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202134068 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125821 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138956 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202156351 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202180047 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021162280 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112380 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938574 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201913127 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201923486 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195843 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201974012 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201954511 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922843 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945517 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911504 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145688 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923460 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195520 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201967219 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201965012 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975522 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195944 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925856 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929509 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199397 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197922 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855577 kali
Follow Us
