08 November 2021
8774
8774
Pengetahuan Umum
Lebih lanjut, tanda tangan menurut Tan Thong Kie dalam bukunya Serba-Serbi Praktik Notaris berfungsi sebagai suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri (si pembuat tanda tangan), dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan.
Apakah secara hukum diperkenankan melakukan perubahan tanda tangan?
Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) memberikan pengaturan tentang tanda tangan seseorang, yang berbunyi:
“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.”
Berdasarkan ketentuan 1875 KUHPer, keabsahan suatu tanda tangan berasal dari adanya pengakuan dari orang yang membubuhkan tanda tangan, sehingga seseorang diperbolehkan melakukan penggantian tanda tangan tanpa menyebabkan semua tindakan yang menggunakan tanda tangan lama menjadi batal / tidak berlaku sepanjang orang tersebut mengakui kebenaran tanda tangan tersebut.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris yang menjelaskan:
“Salah satu kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (Uitwendinge bewijsracht) yang mana dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tandatangannya itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.”
Namun demikian, terdapat dokumen-dokumen penting yang perlu dilakukan pengkinian dalam hal seseorang telah melakukan perubahan tanda tangan, salah satunya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa tanda tangan dalam KTP bisa diganti jika memang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. Penggantian tanda tangan di KTP pada umumnya akan menyebabkan pemilik KTP harus mengubah tanda tangan pada dokumen laIN misalnya dalam dokumen perbankan dan asuransi.
Lalu bagaimana apabila seseorang menyangkal atau tidak mengakui tanda tangan sebelum perubahan?
Dalam hal seseorang menyangkal / tidak mengakui tanda tangan yang dibuatnya sebelum orang tersebut melakukan perubahan tanda tangan maka pihak yang merasa dirugikan atas penyangkalan tersebut dapat meminta pemeriksaan tanda tangan di pengadilan untuk menentukan kebenarannya, hal tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 1877 KUHPer yang menyebutkan:
“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”
Referensi:
Keabsahan dan Konsekuensi Melakukan Perubahan Tanda Tangan
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).Lebih lanjut, tanda tangan menurut Tan Thong Kie dalam bukunya Serba-Serbi Praktik Notaris berfungsi sebagai suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri (si pembuat tanda tangan), dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan.
Apakah secara hukum diperkenankan melakukan perubahan tanda tangan?
Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) memberikan pengaturan tentang tanda tangan seseorang, yang berbunyi:
“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.”
Berdasarkan ketentuan 1875 KUHPer, keabsahan suatu tanda tangan berasal dari adanya pengakuan dari orang yang membubuhkan tanda tangan, sehingga seseorang diperbolehkan melakukan penggantian tanda tangan tanpa menyebabkan semua tindakan yang menggunakan tanda tangan lama menjadi batal / tidak berlaku sepanjang orang tersebut mengakui kebenaran tanda tangan tersebut.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris yang menjelaskan:
“Salah satu kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (Uitwendinge bewijsracht) yang mana dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tandatangannya itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.”
Namun demikian, terdapat dokumen-dokumen penting yang perlu dilakukan pengkinian dalam hal seseorang telah melakukan perubahan tanda tangan, salah satunya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa tanda tangan dalam KTP bisa diganti jika memang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. Penggantian tanda tangan di KTP pada umumnya akan menyebabkan pemilik KTP harus mengubah tanda tangan pada dokumen laIN misalnya dalam dokumen perbankan dan asuransi.
Lalu bagaimana apabila seseorang menyangkal atau tidak mengakui tanda tangan sebelum perubahan?
Dalam hal seseorang menyangkal / tidak mengakui tanda tangan yang dibuatnya sebelum orang tersebut melakukan perubahan tanda tangan maka pihak yang merasa dirugikan atas penyangkalan tersebut dapat meminta pemeriksaan tanda tangan di pengadilan untuk menentukan kebenarannya, hal tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 1877 KUHPer yang menyebutkan:
“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”
Referensi:
- Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 2007.
- Tobing Lumban G.H.S., Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga: Jakarta, 1980.
Penulis
Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA
Email: arthur@indonesiare.co.id
Artikel
- Peradilan Anak di Indonesia
14 Jun 2022
3200 kali - Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil28 Mar 202233894 kali
- Mengenal Sengketa Tata Usaha Negara10 Feb 202233258 kali
- Asas-asas Hukum Acara Pidana04 Feb 202297721 kali
- Intervensi Pihak Ketiga Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata27 Jan 202214886 kali
- Kepailitan Perusahaan Asuransi17 Jan 20226408 kali
- Kepailitan Berdasarkan Hukum Indonesia24 Nov 20216273 kali
- Jenis Kepemilikan Hak Atas Tanah01 Nov 202122930 kali
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan18 Oct 20213812 kali
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan02 Sep 202132837 kali
- Dapatkah Saksi Di Persidangan Dijatuhi Hukuman Pidana?27 Aug 202126154 kali
- Mendapatkan Status sebagai Warga Negara Indonesia18 Aug 202111401 kali
- Perbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator13 Aug 20219156 kali
- Mengenal Istilah Deportasi04 Aug 202128075 kali
- Penyerahan Pelaku Tindak Pidana Melalui Ekstradisi19 Jul 20216662 kali
- Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain09 Jul 202154861 kali
- Perbedaan Cessie, Novasi dan Subrogasi24 Jun 202189098 kali
- Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum19 Apr 202134067 kali
- Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana14 Apr 202125821 kali
- Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo30 Mar 202138956 kali
- Prosedur Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polisi22 Mar 202156351 kali
- Eksepsi dalam hukum perdata15 Mar 202180047 kali
- Jenis Jenis Peradilan di Indonesia06 Mar 2021162280 kali
- Kewajiban Penggunaan Materai Tempel Rp 10.00011 Jan 202112380 kali
- Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas30 Dec 201938574 kali
- Mengenal Istilah Contempt of Court26 Dec 201913126 kali
- Mengenal Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka (Tbk)25 Nov 201923486 kali
- Asuransi Barang Milik Negara04 Nov 20195843 kali
- Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan21 Oct 201974011 kali
- Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana17 Oct 201951812 kali
- Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia17 Sep 201954511 kali
- Kewajiban Menggunakan Mata Uang Rupiah di Wilayah NKRI10 Sep 201922842 kali
- Menghindari Pelanggaran Hak Cipta30 Aug 201945516 kali
- Hak Konsumen yang Membeli Barang dengan Cacat Tersembunyi19 Aug 201911504 kali
- Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa16 Aug 2019145688 kali
- Pencemaran Nama Baik di Sosial Media06 Aug 201923460 kali
- Hak Penumpang Jika Pesawat Delay30 Jul 20195520 kali
- Mengenal Istilah Hukum ZAAKWARNEMING24 Jul 201967219 kali
- Pemberian Hibah Menurut Hukum di Indonesia16 Jul 201965012 kali
- Hukum Waris Di Indonesia02 Jul 201975522 kali
- Fit and Proper Test Reassesment29 May 20195944 kali
- Dapatkah Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang?13 May 201925856 kali
- Pentingnya Mengetahui Fictie Hukum26 Mar 201929509 kali
- Tanggung Jawab Pengelola Atas Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir11 Mar 20199397 kali
- Fungsi Sebenarnya Meterai dalam Perjanjian28 Jan 20197922 kali
- Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan09 Apr 201855576 kali
Follow Us
